Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Ternate

Berita

Jakarta, 31 Mei 2022

Masyarakat diminta untuk segera melakukan vaksinasi booster COVID-19. Vaksinasi booster terbukti berhasil meningkatkan kadar antibodi tubuh dalam melawan COVID-19. Hal sesuai dengan hasil sero survei yang sudah dilaksanakan pada Maret lalu.

Data sero survei yang bulan Maret, jadi kita lihat survei kadar antibodi rata-rata sebelum booster itu sekitar 400 titer. Begitu di-booster, itu naik berkali kali lipat kadar antibodinya, sehingga akan sangat melindungi masyarakat,” Ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin

Hingga saat ini, capaian vaksinasi booster baru mencapai 25%. Maka dari itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, masyarakat diminta untuk segera mendapatkan suntikan booster di wilayahnya masing-masing.

“Bapak presiden juga sekaligus meminta untuk mempercepat stok vaksin yang banyak yang ada di daerah sekarang itu segera menerapkan booster,” Ungkap Menkes

Terkait dengan capaian vaksinasi, Kementerian Kesehatan mencatat hingga 30 Mei 2022 secara total sudah lebih dari 413 juta dosis vaksin yang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia, baik dosis 1, 2 maupun booster. Dimana sebanyak 200.246.648 masyarakat yang menerima suntikan dosis pertama. Sementara 167.391.090 masyarakat sudah menerima dosis kedua. Dan sebanyak 45.607.567 masyarakat yang mendapatkan vaksinasi dosis booster.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

drg. Widyawati, MKM

Negara Anggota ASEAN saling mengakui sertifikat vaksinasi COVID-19 jadi langkah strategis dan kolaboratif keluar dari pandemi COVID-19. Hal ini dibahas dalam pertemuan menteri kesehatan se-ASEAN ke-15 (15th AHMM) di Hotel Conrad, Bali, pada Sabtu (14/5).
 
Deklarasi saling pengakuan sertifikat Vaksinasi COVID-19 di seluruh negara ASEAN merupakan inisiatif Indonesia sebagai Chair dalam 15th AHMM. Dengan adanya saling pengakuan sertifikat Vaksinasi COVID-19 di seluruh negara ASEAN, diharapkan dapat menciptakan kemudahan mobilitas antar negara di kawasan ASEAN dalam kerangka pelaksanaan protokol kesehatan yang telah diakui secara global. Deklarasi ini turut menjadikan sertifikat internasional Indonesia di PeduliLindungi diakui di seluruh negara kawasan ASEAN.
 
Dalam 15th AHMM, para pemimpin bidang kesehatan di negara-negara kawasan ASEAN turut membahas akan pentingnya ketersediaan mekanisme universal verifikasi sertifikat antar negara ASEAN.
 
Dengan adanya mekanisme universal verifikasi sertifikat antar negara ASEAN maka proses verifikasi akan keotentikan dan keaslian sertifikat lebih mudah. Berangkat dari kebutuhan tersebut Indonesia turut menginisiasi aplikasi web sebagai mekanisme universal verifikasi sertifikat negara ASEAN.
 
Pemanfaatan aplikasi web untuk universal verifikasi sertifikat antar negara ASEAN dapat mempersingkat proses verifikasi terutama di poin kedatangan antar negara. Pemanfaatan aplikasi web ini dilakukan secara sukarela oleh masing-masing negara anggota ASEAN dan dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah tersedia di masing-masing negara. Aplikasi web ini akan dikelola oleh Sekretariat ASEAN dalam menjaga keberlanjutan, transparansi, netralitas, kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.
 
''Dengan adanya saling pengakuan sertifikat vaksin diharapkan warga negara anggota ASEAN dapat melakukan perjalanan dengan aman ke negara-negara ASEAN lainnya,'' ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
 
Deklarasi saling pengakuan sertifikat vaksinasi Covid-19 di negara ASEAN ini turut menjadi bagian kegiatan yang mendukung harmonisasi protokol kesehatan global yang merupakan inisiatif Indonesia dalam Health Working Group G20. Deklarasi saling pengakuan sertifikat vaksinasi COVID-19 antar negara anggota ASEAN dan kemudahan proses verifikasi melalui mekanisme verifikasi universal dapat menjadi langkah signifikan mendorong kolaborasi dan kerjama kegiatan ekonomi untuk memastikan kembalinya bisnis, termasuk pariwisata setelah pandemi COVID-19.
 
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (D2).

Ternate (19/8/2021). Untuk meningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta pelaksanaan pendidikan profesi dibidang Ilmu Kedokteran, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, bertempat di ruang Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Ternate, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama tri-partit antara pihak Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Ternate yang diwakili oleh Dr. Marhaeni Hasan, Sp.A.,M.M selaku Dekan FK Unkhair, Dr. Syamsul Bahri MS Hi. Idris, Sp.OG.,S.H.,M.M.Kes selaku Direktur RSU Dr. Chasan Boesirie, dan Dr. Aulianto selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate. Penandatanganan perjanjian kerja sama turut disaksikan oleh perwakilan dari masing-masing pihak yaitu, Ketua Prodi Profesi Kedokteran, Wakil Direktur RSU Dr. Chasan Boesirie, dan Kasubbag Adum KKP Kelas III Ternate.

Perjanjian Kerja sama ini  diselenggarakan dalam rangka Pendidikan Kedokteran dengan jenis kegiatan Pendidikan dokter adalah IKM-IKK. Tujuan dilaksanakannya perjanjian kerja sama adalah :

  1. Terciptanya hubungan antara perguruan tinggi dengan rumah sakit sebagai wahana Pendidikan dibidang kedokteran
  2. Terciptanya hubungan antara perguruan tinggi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate sebagai penyelenggara kekarantinaan Kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
  3. Terciptanya tenaga-tenaga professional dibidang kedokteran sebagai salah satu upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa
  4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi  PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki, berdasarkan atas Kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan Para Pihak.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi :

  1. Peningkatan pelayanan Kesehatan, dengan menyelenggaran upaya Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
  2. Pendidikan tenaga Kesehatan professional FK-UNKHAIR
  3. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat
  4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi tenaga Kesehatan professional FK-UNKHAIR dibidang Kekarantinaan Kesehatan

Berita ini disiarkan oleh Tim PID Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate, Kompleks Bandar Udara Sultan Baabullah Ternate (Tim PID).

KKP-TERNATE (21/5/2021). Pada hari Jum’at, 21 Mei 2021, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate telah menyelenggarakan kegiatan On the Job Training Pengambilan spesimen swab bagi tenaga kesehatan dilingkungan KKP Kelas III Ternate bertempat di Ruang Rapat KKP Kelas III Ternate. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman, pengalaman dan keterampilan kepada tenaga kesehatan yang nantinya bertugas dan memberi pelayanan di Bandara dan Pelabuhan.

 WhatsApp Image 2021 05 30 at 13.09.08

Kepala KKP Kelas III Ternate, dr. Aulianto, menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai garda terdepan dalam melakukan cegah tangkal dan penapisan orang dalam perjalanan dalam masa pandemik COVID-19 sehingga petugas KKP dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan sampel swab nasopharing. Selain itu KKP Kelas III Ternate juga mendapatkan alokasi Rapid Antigen dari Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI.

Adapun peserta dalam pelatihan ini terdiri dari Dokter sebanyak 2 orang, Perawat sebanyak 6 orang serta Pranata Laboratorium Kesehatan sebanyak 1 orang. Narasumber berasal dari RSUD. Soa Sio Tidore, dr. Zuhrinah Ridwan, M.Kes., Sp.PK dengan mambawakan materi tentang pengambilan spesimen dan penggunaan rapid diagnostik test antigen serta dilanjutkan dengan praktek dan pemeriksaan material hasil swab. Untuk praktek wajib dilakukan oleh peserta dan bergantian sebagai pasien. Kepada peserta diharuskan untuk menyelesaikan praktek dan membuat laporan all-record.

Diharapkan dengan selesainya OJT ini maka Petugas KKP Kelas III Ternate sudah dapat melaksanakan pengambilan sample swab test Covid 19 di lingkungan Pelabuhan dan Bandara. (Tim PID)

Ternate, 6 April 2021

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH, pada (6/4) melantik pejabat fungsional kesehatan maupun non kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang diangkat melalui mekanisme penyesuaian inpassing di Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Pelantikan yang di selenggarakan di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan secara virtual maupun tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

WhatsApp Image 2021 04 06 at 13.42.45

Dilingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P Kemenkes RI, sebanyak 14 Orang Pejabat Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan turut dilantik oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, yaitu terdiri dari 1 orang Dokter, 3 orang Perawat, 3 orang Sanitarian, 2 orang Entomolog Kesehatan, 1 orang Pranata Laboratorium Kesehatan, 1 orang Epidemiolog Kesehatan, 1 orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan 2 orang Pranata Keuangan APBN.

“Saya mengucapkan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru saja dilantik, tentunya amanah dan tanggung jawab yang baru saja saudara emban hari ini akan menjadi babak baru bagi karir saudara sekalian sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai abdi negara untuk dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai,”ujar drg. Oscar dalam sambutannya.

Persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah melalui mekanisme lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang sudah disusun oleh instansi jabatan fungsional.


WhatsApp Image 2021 04 06 at 10.40.14

 “Untuk itu, saya yakin saudara dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi Kemenkes agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kompetensi saudara yang telah menjadi pejabat fungsional. Ini merupakan beban amanah yang menjadi tanggungjawab saudara, tentunya dengan dituntut bekerja keras dengan membangun satu tim kuat yang memiliki integritas, dan profesionalitas yang baik serta selalu mengedepankan pada pelayanan publik,” ujar drg. Oscar.

Dapat diketahui bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Fungsional melaui Penyesuaian/Inpassing telah diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 42 tahun 2018.


WhatsApp Image 2021 04 06 at 10.40.16

Berita ini disiarkan oleh Humas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. Gedung Adhyatma, Lt.9, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12950.(ADT)

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menerima informasi adanya dua kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B.1.1.7 pada Senin, 1 Maret 2021. Dua kasus tersebut merupakan hasil temuan dari 462 sampel yang diperiksa. Mutasi virus Corona B.1.1.7 sebelumnya pertama kali diumumkan di Inggris pada Desember 2020.

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, selaku Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI mengatakan, “Virus Corona adalah tipe virus RNA (ribonucleic acid) yang secara alami mudah mengalami mutasi dan mutasi memang merupakan kemampuan virus untuk bertahan hidup. Hingga saat ini, kami belum mendapatkan bukti ilmiah bahwa virus mutasi COVID-19 ini lebih tinggi tingkat keganasannya dibanding virus COVID-19 yang awal, namun, dari beberapa penelitian di negara lain menunjukkan varian virus baru ini lebih cepat menular.”

Mutasi terjadi pada bagian tanduk atau spike dari virus yang menyebabkan virus lebih mudah masuk ke sel sasaran sehingga penularannya akan lebih cepat dibanding varian yang lama. Kecepatan penularan mutasi virus tersebut tidak menyebabkan bertambah parahnya penyakit, namun penelitian terkait varian baru ini terus dilakukan.

Para peneliti yang mendalami virus Corona B.1.1.7 mengonfirmasi bahwa efektivitas inokulasi terhadap virus masih ada di level yang bisa diterima sehingga sejauh ini belum mengganggu kinerja vaksin. “Vaksin yang sekarang digunakan pemerintah masih efektif untuk mencegah penularan mutasi virus sehingga tidak akan mempengaruhi kekebalan kelompok,” ujar dr. Nadia.

“Kami himbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu resah, namun harus tetap waspada. Meskipun tingkat keganasan varian baru virus COVID-19 ini belum diketahui, namun dengan kemampuan penularan yang lebih tinggi, kami menghimbau masyarakat harus lebih waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan harus lebih diperketat, serta mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Selain itu, menjelang libur panjang akhir pekan ini, kami himbau dengan sangat masyarakat untuk menahan diri dan tidak bepergian dulu mengingat setelah libur panjang, umumnya terjadi peningkatan kasus positif COVID-19 dari kluster keluarga,” ujar dr. Nadia.

dr. Slamet, MHP, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes mengatakan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah, salah satunya memastikan untuk terus memperkuat upaya 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) demi mencegah varian baru corona B117 meluas. “Temuan ini menunjukkan kemampuan dan kapasitas dari laboratorium Balitbangkes dalam melakukan metode Whole Genome Sequencing (WGS). “Mutasi virus corona B.1.1.7 yang terdeteksi pertama di Inggris betul telah terdeteksi di Indonesia, mutasi virus ini lebih menular, orang yang terinfeksi varian ini juga dapat menularkan virus dalam jumlah yang lebih besar,” ujar dr. Slamet.

dr. Slamet juga menjelaskan kegiatan WGS ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan surveilans genom virus SARS-COV-2 yang telah dilakukan sejak virus ini masuk ke Indonesia. “Data hasil pemeriksaan genom ini diunggah ke repository Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID),” ujar beliau.

dr. Slamet menambahkan bahwa karakter dari varian mutasi B117 ini tidak terbukti lebih parah infeksinya. “Belum ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa varian ini lebih ganas dan menyebabkan sakit yang lebih parah. Virus ini tetap dapat di deteksi dengan swab antigen dan swab PCR,” tutup dr. Slamet

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

KKP-TERNATE (05/10/2020). Dalam upaya cegah tangkal penyakit menular potensial wabah, KKP Kelas III Ternate telah melaksanakan pertemuan Rapat Kordinasi Kegiatan antara Pejabat Karantina Kesehatan dan PPNS. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 25 September 2020, bertempat di Aula KKP Kelas III Ternate dan dihadiri oleh Kepala KKP Kelas III Ternate, dr. Aulianto, Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Malut, AKP. H. Tajuddin, S.H. M.M, Pejabat Karantina Kesehatan dan PPNS di lingkungan KKP Kelas III Ternate.

Pada kegiatan ini disepakati untuk melakukan pengawasan baik internal maupun eksternal KKP Ternate dalam pelaksanaan kegiatan kekarantinaan. Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah ;

  1. Kegiatan pengawasan dan tindakan kekarantinaan agar sesuai dengan SOP yang telah di
  2. Mencegah adanya upaya gratifikasi yang dilakukan baik dari eksternal maupun internal KKP Ternate.
  3. Mendampingi petugas yang melaksanaakan kegiatan pengawasan dan tindakan kekarantinaan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kekarantinaan oleh Agen, Nahkoda Kapal maupun Pengelola Pelabuhan dan Bandara.
  4. Melakukan kordinasi dengan Korwas PPNS Polda Malut serta pendampingan jika terjadi pelanggaran baik oleh internal maupun eksternal sebagai bagian dari pembinaan.

Dengan ada kegiatan ini diharapkan KKP Kelas III Ternate dapat melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku dan meningkatkan kredibilitas serta pelayanan yang baik kepada pengguna jasa serta memberi manfaat besar kepada masyarakat khususnya Maluku utara dalam uapa cegah tangkal penyakit potensial wabah. (Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi - KKP Kelas III Ternate).

 

 

Ambon, 6 Juli 2020

Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dalam hal ini Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo bersama perwakilan anggota Komisi 8 dan Komisi 9 DPR RI berkunjung ke Ambon, Maluku, Senin (6/7). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk membahas penanganan COVID-19 di Maluku dan Maluku Utara.

Pembahasan penanganan COVID-19 itu dilakukan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan bupati dan walikota se Maluku dan Maluku Utara. Rapat koordinasi dilaksanakan secara virtual di kantor Gubernur Maluku.

Berdasarkan laporan perkembangan kasus COVID-19 per Minggu (5/7) jumlah kasus konfirmasi positif di Maluku bertambah 18 orang. Berbeda dengan Maluku, Maluku Utara justru tidak ada penambahan kasus positif.

Namun secara kumulatif jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 justru lebih banyak di Maluku Utara yakni berjumlah 953, sementara kasus kumulatif di Maluku berjumlah 794.

Pasien COVID-19 yang sembuh di Maluku Utara berjumlah 123 dan Maluku berjumlah 377. Untuk pasien meninggal di Maluku Utara berjumlah 32, sementara di Maluku berjumlah 17.

“Kami terus berupaya mengatasi masalah pandemi ini debgan langsung terjun ke setiap provinsi. Kami berharap upaya kami akan mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia,” ucap Menkes.

Rombongan tiba di Bandara Pattimura dengan pesawat khusus TNI AU pada Minggu (5/7) pukul 24.00 WIT. Rombongan dijemput Gubernur Maluku Murad Ismail dan Forkopimda Maluku lainnya.

Senin pagi (6/7), Menkes dr. Terawan meninjau RSUP dr. J. Leimena di Wailela Ambon. RS tersebut merupakan RS rujukan penanganan COVID-19. Setelah itu, Menkes menuju Kantor Gubernur Maluku untuk melaksanakan rapat koordinasi.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

drg. Widyawati, MKM

KKP-TERNATE (01/02/2020). Sejak World Health Organization (WHO) mendeklarasikan bahwa wabah virus Corona (2019-nCoV) merupakan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) tepatnya pada 30 Januari 2020 waktu Jenewa, Kementerian Kesehatan RI segera mengambil tindakan untuk menghadapi virus ini. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI telah menyampaikan Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/329/2020, tanggal 31 Januari 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sendiri, melalui Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Utara, bersama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Ternate, memberikan respon cepat terhadap dampak buruk menyebarnya wabah virus corona di wilayah Provinsi Maluku Utara. Langkah pertama yang diambil adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Bentuk kegiatannya adalah dengan menggelar pertemuan Rapat Kordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Novel Corona Virus (2019-nCoV) di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020, bertempat di Ruang Aula Pertemuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala KKP Kelas III Ternate dan jajarannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan jajarannya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit se Provinsi Maluku Utara, Unsur TNI-POLRI, Kepala Bapeda Provinsi Maluku Utara, Perwakilan UPBU Bandara Sultan Baabulah, Perwakilan KSOP Kelas II Ternate, Kepala Dinas Perhubungan, Perwakilan Perusahaan Tambang di Maluku Utara, Unsur Swasta serta sejumlah insan Pers.

Dalam laporannya, Kepala KKP Kelas III Ternate, dr. Aulianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian semua unsur di Provinsi Maluku Utara baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat guna mencegah masuknya wabah corona virus di Propinsi Maluku Utara. “Seperti diketahui bahwa pneumonia yang disebabkan oleh novel corona virus berasal dari Negara China dengan tingkat penyebaran yang cepat. Maluku Utara sebagai Provinsi kepulauan/archipelago memiliki banyak pintu masuk. Ditambah lagi, banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah ini yang mempekerjakan Warga Negara Asing (WNA yang berasal dari China. Hal ini perlu diantisipasi “ ujar dr. Aulianto.

2

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, dr. Idhar Sidi Umar, M.Kes menyampaikan tujuan rakor yang digelar bersama ini, agar dapat mengsinkronisasikan potensi antara instansi untuk menghadapi penyebaran wabah Virus Corona secara bersama. Menurut Kadis, Virus Corona yang diketahui bermulai dari Negara Cina kemudian menyebar, sehingga warga negara Cina yang ada Malut, terutama yang baru masuk kita bersama-sama lintas terkait untuk melakukan langkah antisipasi, penanganan secara komperhensif bisa terlaksana dengan baik tanpa memberikan keresahan kepada masyarakat. ”Jadi tujuan kita supaya masyarakat tau bahwa penanggulangan ini agar tidak meresahkan mereka, karena banyak masyarakat yang mendengar hal-hal yang tidak sesuai, kita himbau agar mendengar sumber yang terpercaya yang terhimpun dalam penanganan ini terutama dinas Kesehatan,” ungkap Kadinkes.

Dalam rapat koordinasi disampaikan paparan materi mengenai kondisi terkini perkembangan wabah virus corona ditingkat global dan dilanjutkan diskusi yang terbagi menjadi 4 (empat) kluster. Dari hasil diskusi, dihasilkan  kesepakatan yang harus dilaksanakan, antara lain :

  1. memperketat pengawasan tenaga kerja asing yang baru tiba di pintu masuk baik melalui udara maupun laut.
  2. melakukan karantina terhadap TKA maupun ABK kapal yang berasal dari Negara terjangkit;
  3. Perusahaan tambang menginformasikan jumlah TKA dan asalnya, serta melaporkan jika ada yang sakit dengan gejala demam, batuk dan sesak ke Dinas Kesehatan Kab/Kota di lokasi pertambangan.
  4. melakukan persiapan jalur evakuasi jika terdapat kasus, untuk evakuasi melalui udara maupun laut.
  5. menyiapkan ruang isolasi dan APDnya di RSUD Chasan Boesoirie maupun RS rujukan regional ;
  6. menyiapkan sarana promosi dan edukasi pada masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan, dan masyarakat mengetahui cara pencegahannya melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

Dengan pertemuan ini diharapkan adanya sinergisitas kemampuan dari semua lintas sektor dalam menghadapi penyakit pnemonia yang disebabkan oleh corona virus.  (Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi - KKP Kelas III Ternate).

Menyikapi perkembangan kasus novel Corona virus (2019-nCoV), kami sampaikan update situasi terkini menggunakan data tanggal 26 Januari 2020, bersumber dari WHO.

  • Total kasus konfirmasi novel corona virus (2019-nCoV) global per tanggal 26 Januari 2020 adalah 2014 kasus, 1985 kasus diantaranya dilaporkan dari China.
  • Kasus konfirmasi yang muncul di negara di luar China (kasus impor) terjadi di 10 negara (4 regional WHO) sebanyak 29 kasus. 26 kasus diantaranya memiliki riwayat perjalanan dari Kota Wuhan, China. 3 kasus yang diidentifikasi tidak ada riwayat perjalanan dari Kota Wuhan, antara lain :
    • 1 kasus di Australia memiliki kontak langsung dengan kasus konfirmasi dari Wuhan selama di China.
    • 1 kasus di Australia belum diketahui riwayat perjalanannya.
    • 1 kasus di Vietnam memiliki kontak dengan kasus konfirmasi (ayah kasus adalah kasus konfirmasi dengan riwayat perjalanan dari Wuhan), ini merupakan kasus penularan antar manusia dalam satu keluarga.
  • Dari 1975 kasus konfirmasi (selain kasus dari Hongkong, Macau, dan Taipei), 324 kasus menderita sakit parah.
  • Dilaporkan 56 kasus yang meninggal hingga saat ini (52 kasus dari Provinsi Hubei dan 4 kasus dari luar Hubei).
  • Masih diselidiki sumber utama penyebab infeksi novel corona virus (2019-nCoV) ini termasuk apakah mempelajari bukti-bukti apakah terjadi penularan antar manusia, namun WHO memberikan penilaian risiko level sangat tinggi di China, level tinggi tingkat regional, dan level sedang tingkat global.

Kondisi sakit parah menurut kriteria WHO adalah sesak napas, frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, hipoksemia, rontgen thorax menunjukkan infiltrat multi lobular atau infiltrat pulmoner progresif lebih dari 50% dalam waktu 24 – 48 jam.

Kondisi kritis menurut kriteria WHO adalah gagal napas, syok septik, kegagalan organ yang memerlukan penanganan unit ICU.

Peta distribusi kasus konfirmasi 2019-nCoV per 26 Januari 2020 :

Pneumonia Wuhan 26 Januari 2020 1536x1046 Copy

 Distribusi kasus 2019-nCoV berdasarkan regionalnya sebagai berikut :

2019 nCoV 26 Januari 2020 Copy

Prinsip-prinsip dasar untuk mencegah penularan infeksi saluran pernapasan akut meliputi :

  • Menghindari kontak dekat dengan orang yang menderita infeksi pernapasan akut.
  • Sering mencuci tangan, terutama setelah kontak langsung dengan orang yang sakit atau lingkungannya.
  • Menghindari kontak tanpa perlindungan dengan peternakan atau hewan liar.
  • Orang dengan gejala infeksi pernapasan akut harus berlatih etiket batuk (pertahankan jarak, batuk dan bersin dengan tisu atau pakaian sekali pakai, dan cuci tangan).
  • Dalam fasilitas layanan kesehatan, tingkatkan praktik pencegahan dan pengendalian infeksi standar di rumah sakit, terutama di unit gawat darurat.
Page 1 of 4

Polling

Bagaimana Penilaian Anda terhadap Informasi yang Disajikan Website Ini?
September 2022
S S R K J S A
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate
Jl. Bandara Kel. Tabam Kec. Ternate Utara Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara
Copyright © 2018-2021 - KKP Ternate - Ditjen P2P - Kemenkes RI